Kilat Pelangi - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi Ibu Kota baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayahnya mencakup sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara.
Alasan pemindahan salah satunya beban Jakarta dinilai sudah terlalu berat. Terkait hal ini, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan saat ini masalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Jakarta memang sudah cukup parah yang juga berimbas pada tingginya polusi udara.
Menurutnya, dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan, pilihan pada Provinsi Kalimantan Timur tampak lebih unggul dalam hal ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung.
"Wilayah yang dipilih terletak antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sudah lama terhubung jalan nasional, dan tidak lama lagi akan beroperasi Tol Samarinda-Balikpapan (99,35 kilometer)," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada AkuratOtomotif, Selasa (27/8/2019).
Ia menuturkan, sudah ada layanan bus AKAP rute Banjarmasin-Balikpapan-Samarinda. Serta layanan bus AKDP, angkutan bus perintis dan penerbangan perintis.
Namun, Djoko yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan, transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta.
"Layanan transportasi umum perkotaan sama dengan kota lain, makin buruk," tukasnya.
Djoko mengusulkan agar di Ibu Kota baru dapat dibangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang (urban planning) dengan perencanaan transportasi (transport planning). Ia menegaskan pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia.
"Tidak lagi berfokus kepentingan mobilitas kendaraan pribadi, seperti yang selama ini berlangsung. Artinya, pilihan prioritas harus diberikan bagi pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum," ucap Djoko.
Fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor seperti pejalan kaki dan pesepeda, ujar dia, harus lebar dan dilindungi pohon peneduh. Ia meminta agar jalur sepeda tidak disatukan dengan jalur kendaraan bermotor.
"Terkecuali diberikan pembatas fisik, tidak hanya berupa lajur sepeda saja," sebutnya.
Demikian pula penyediaan layanan sarana transportasi umum yang humanis, lanjut Djoko, sudah harus direncanakan dengan matang.
"Paling tidak untuk tahap awal, sudah (harus) tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, dengan bus umum yang paling mudah dan murah untuk diwujudkan," pungkasnya.
Sumber : Akurat.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar